webgis sabang
jakarta 27 November 2007
Pulau Rondo dan Ancaman dari Luar
Satu dari 12 pulau yang rawan konflik adalah Pulau Rondo, terletak di ujung utara Pulau Weh, Aceh, dan merupakan pulau terluar yang berbatasan langsung dengan India dan Thailand. Letaknya sangat strategis, pada 06° 04’ 30” - 95° 06’ 45” BT, yaitu di ujung barat Indonesia dan dilalui jalur pelayaran internasional. Pulau ini adalah salah satu pulau kecil di Kabupaten Sabang, selain Pulau Weh, Klah, Rubiah dan Seulako.
Pulau ini masuk Kelurahan Ujung Ba’u, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Provinsi NAD. Pulau ini tidak dihuni tetap, tetapi secara bergantian oleh petugas mercu suar. Jaraknya dengan kota Sabang 15,6 km, dengan kelurahan Iboih 9,3 km, dan dengan kelurahan Ujung Ba’u 4,8 km. Pulau seluas 3 km2 itu dapat dicapai dengan kapal motor dari Kelurahan Ujung Ba’u selama 40 menit, dari Kelurahan Iboih 1,5 jam dan dari Kota Sabang 1,75 jam. Mencapai pulau ini sangat mudah, menggunakan beberapa jalur dan sarana transportasi laut.
Di pulau ini terdapat titik dasar (TD) no 177 dan titik referensi (TR) no 177 dan sebuah mercusuar. Bentuknya perbukitan denudasional terkikis ringan dan terumbu paparan pelataran yang ada di perairan sekelilingnya. Kondisi pantai terjal sehingga sulit didarati dari laut. Pulau ini terbentuk dari hasil letusan gunung berapi yang terdiri dari tufa andesit dan batuan sedimen. Letaknya di laut lepas dengan gelombang yang relatif besar menyebabkan pulau ini rawan abrasi.
Perairan pulau ini memiliki kekayaan alam hayati yang melimpah, seperti terumbu karang dan berbagai jenis ikan, baik ikan hias maupun ikan ekonomis. Ini menjadikan Pulau Rondo menjadi daerah penangkapan ikan. Kegiatan masyarakat Kelurahan Ujung Ba’u dan daerah lain di sana mencari ikan. Daerah tangkapannya tak jauh karena mesin kapalnya tak mampu melewati gelombang besar hingga batas Laut Andaman.
Batas Wilayah
Pulau-pulau kecil terluar yang tidak berpenduduk itu dapat dikembangkan untuk konservasi, taman nasional laut, persinggahan/tempat kapal berlabuh, dan pariwisata serta laboratorium alam. Agar kapal-kapal dapat singgah di kawasan ini, perlu dibangun sarana/prasarana seperti dermaga tradisional, pelindung pantai dari abrasi dan tempat istirahat sejenis resort atau rumah dari bahan lokal yang ada di pulau tersebut, contohnya menggunakan batang kelapa sebagai bahan dasarnya.
Letaknya yang strategis, pada jalur pelayaran antara Asia dan Eropa, memberikan berbagai peluang maupun ancaman dari luar, misalnya illegal fishing oleh nelayan asing. Hal ini disebabkan masih tradisionalnya alat tangkap yang digunakan nelayan setempat. Keberadaannya memerlukan pengawasan intensif, agar tidak diklaim secara sepihak oleh negara lain.
Pengembangannya perlu diawali dengan rekonstruksi dan pemeliharaan TR serta TD di pulau tersebut. Perlu juga dibangun pos pengamat TNI AL untuk mengawasi pulau tersebut. Pemerintah daerah Sabang telah mendirikan mercu suar di daerah tersebut. Polisi dan Angkatan laut sudah membuat prasasti yang menandakan pulau tersebut wilayah Indonesia.
Perundingan RI-India mengenai Garis Batas Landas Kontinen yang dilakukan di New Delhi, India, pada 14 Januari 1977 (perpanjangan perjanjian tahun 1974), yang terdiri dari 9 titik koordinat, 4 titik koordinat terdapat di laut Andaman, dan 5 titik koordinat terdapat di Samudera Hindia.
Masih banyak pulau kecil terluar yang kalau tidak dijaga dan diawasi akan dikuasai negara lain. Selain pulau-pulau kecil terluar itu, Indonesia masih juga menghadapi masalah perbatasan laut, yaitu penetapan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan selatan Laut Andaman dengan Thailand.
Indonesia sampai saat ini belum memiliki undang-undang batas wilayah, baik darat, laut maupun udara. Akibatnya pengawasan dan pengamanan di wilayah perbatasan lemah. Sampai saat ini masih ada batas wilayah yang belum disepakati dengan negara tetangga.
Indonesia hanya mengacu pada UU No 24/1992 tentang Penataan Ruang dan UU No 6/1996 tentang Peta Wilayah Perairan Indonesia.
Pulau ini masuk Kelurahan Ujung Ba’u, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Provinsi NAD. Pulau ini tidak dihuni tetap, tetapi secara bergantian oleh petugas mercu suar. Jaraknya dengan kota Sabang 15,6 km, dengan kelurahan Iboih 9,3 km, dan dengan kelurahan Ujung Ba’u 4,8 km. Pulau seluas 3 km2 itu dapat dicapai dengan kapal motor dari Kelurahan Ujung Ba’u selama 40 menit, dari Kelurahan Iboih 1,5 jam dan dari Kota Sabang 1,75 jam. Mencapai pulau ini sangat mudah, menggunakan beberapa jalur dan sarana transportasi laut.
Di pulau ini terdapat titik dasar (TD) no 177 dan titik referensi (TR) no 177 dan sebuah mercusuar. Bentuknya perbukitan denudasional terkikis ringan dan terumbu paparan pelataran yang ada di perairan sekelilingnya. Kondisi pantai terjal sehingga sulit didarati dari laut. Pulau ini terbentuk dari hasil letusan gunung berapi yang terdiri dari tufa andesit dan batuan sedimen. Letaknya di laut lepas dengan gelombang yang relatif besar menyebabkan pulau ini rawan abrasi.
Perairan pulau ini memiliki kekayaan alam hayati yang melimpah, seperti terumbu karang dan berbagai jenis ikan, baik ikan hias maupun ikan ekonomis. Ini menjadikan Pulau Rondo menjadi daerah penangkapan ikan. Kegiatan masyarakat Kelurahan Ujung Ba’u dan daerah lain di sana mencari ikan. Daerah tangkapannya tak jauh karena mesin kapalnya tak mampu melewati gelombang besar hingga batas Laut Andaman.
Batas Wilayah
Pulau-pulau kecil terluar yang tidak berpenduduk itu dapat dikembangkan untuk konservasi, taman nasional laut, persinggahan/tempat kapal berlabuh, dan pariwisata serta laboratorium alam. Agar kapal-kapal dapat singgah di kawasan ini, perlu dibangun sarana/prasarana seperti dermaga tradisional, pelindung pantai dari abrasi dan tempat istirahat sejenis resort atau rumah dari bahan lokal yang ada di pulau tersebut, contohnya menggunakan batang kelapa sebagai bahan dasarnya.
Letaknya yang strategis, pada jalur pelayaran antara Asia dan Eropa, memberikan berbagai peluang maupun ancaman dari luar, misalnya illegal fishing oleh nelayan asing. Hal ini disebabkan masih tradisionalnya alat tangkap yang digunakan nelayan setempat. Keberadaannya memerlukan pengawasan intensif, agar tidak diklaim secara sepihak oleh negara lain.
Pengembangannya perlu diawali dengan rekonstruksi dan pemeliharaan TR serta TD di pulau tersebut. Perlu juga dibangun pos pengamat TNI AL untuk mengawasi pulau tersebut. Pemerintah daerah Sabang telah mendirikan mercu suar di daerah tersebut. Polisi dan Angkatan laut sudah membuat prasasti yang menandakan pulau tersebut wilayah Indonesia.
Perundingan RI-India mengenai Garis Batas Landas Kontinen yang dilakukan di New Delhi, India, pada 14 Januari 1977 (perpanjangan perjanjian tahun 1974), yang terdiri dari 9 titik koordinat, 4 titik koordinat terdapat di laut Andaman, dan 5 titik koordinat terdapat di Samudera Hindia.
Masih banyak pulau kecil terluar yang kalau tidak dijaga dan diawasi akan dikuasai negara lain. Selain pulau-pulau kecil terluar itu, Indonesia masih juga menghadapi masalah perbatasan laut, yaitu penetapan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan selatan Laut Andaman dengan Thailand.
Indonesia sampai saat ini belum memiliki undang-undang batas wilayah, baik darat, laut maupun udara. Akibatnya pengawasan dan pengamanan di wilayah perbatasan lemah. Sampai saat ini masih ada batas wilayah yang belum disepakati dengan negara tetangga.
Indonesia hanya mengacu pada UU No 24/1992 tentang Penataan Ruang dan UU No 6/1996 tentang Peta Wilayah Perairan Indonesia.
| Jangan Lupakan Rondo Selasa, 02 Agustus 2005 | 22:52 WIB TEMPO Interaktif, Sabang:Wali Kota Sabang, Aceh, Sofyan Haroen berharap agar pemerintah tidak melupakan Pulau Rondo. "Pemerintah harus memberi perhatian khusus ke Pulau Rondo agar tidak lepas dari negara ini,"kata Sofyan Haroen ketika ditemui di Tugu Nol Kilometer Sabang, Selasa (2/8). Pulau Rondo merupakan pulau terluar dari wilayah RI, letaknya paling barat dari Pulau Sabang. Jika pemerintah tidak memberikan perhatian khusus terhadap Pulau Rondo, bisa saja pulau tersebut akan diakui oleh negara lain. Namun hingga saat ini, ia masih belum melihat tanda-tanda ke arah tersebut. "Sampai sat ini memang belum ada indikasi negara lain ingin menguasai pulau tersebut, namun perlu waspada agar Pulau Rondo tidak lepas dari RI,"kata Sofyan. Selain itu, juga karena tidak ada penduduk yang mendiami pulau ini. Pemerintah daerah Sabang telah mendirikan Mercu Suar di daerah tersebut. Selain polisi dan Angkatan laut yang sudah membuat prasasti yang menandakan pulau tersebut merupakan wilayah Indonesia. Pulau Rondo biasanya dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan Indonesia untuk singgah dan beristirahat sejenak. Pulau ini bisa dimanfaatkan untuk industri pariwisata karena keindahan alamnya. |
jakarta 27 November 2007
Pulau Rondo dan Ancaman dari Luar
Satu dari 12 pulau yang rawan konflik adalah Pulau Rondo, terletak di ujung utara Pulau Weh, Aceh, dan merupakan pulau terluar yang berbatasan langsung dengan India dan Thailand. Letaknya sangat strategis, pada 06° 04’ 30” - 95° 06’ 45” BT, yaitu di ujung barat Indonesia dan dilalui jalur pelayaran internasional. Pulau ini adalah salah satu pulau kecil di Kabupaten Sabang, selain Pulau Weh, Klah, Rubiah dan Seulako.
Pulau ini masuk Kelurahan Ujung Ba’u, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Provinsi NAD. Pulau ini tidak dihuni tetap, tetapi secara bergantian oleh petugas mercu suar. Jaraknya dengan kota Sabang 15,6 km, dengan kelurahan Iboih 9,3 km, dan dengan kelurahan Ujung Ba’u 4,8 km. Pulau seluas 3 km2 itu dapat dicapai dengan kapal motor dari Kelurahan Ujung Ba’u selama 40 menit, dari Kelurahan Iboih 1,5 jam dan dari Kota Sabang 1,75 jam. Mencapai pulau ini sangat mudah, menggunakan beberapa jalur dan sarana transportasi laut.
Di pulau ini terdapat titik dasar (TD) no 177 dan titik referensi (TR) no 177 dan sebuah mercusuar. Bentuknya perbukitan denudasional terkikis ringan dan terumbu paparan pelataran yang ada di perairan sekelilingnya. Kondisi pantai terjal sehingga sulit didarati dari laut. Pulau ini terbentuk dari hasil letusan gunung berapi yang terdiri dari tufa andesit dan batuan sedimen. Letaknya di laut lepas dengan gelombang yang relatif besar menyebabkan pulau ini rawan abrasi.
Perairan pulau ini memiliki kekayaan alam hayati yang melimpah, seperti terumbu karang dan berbagai jenis ikan, baik ikan hias maupun ikan ekonomis. Ini menjadikan Pulau Rondo menjadi daerah penangkapan ikan. Kegiatan masyarakat Kelurahan Ujung Ba’u dan daerah lain di sana mencari ikan. Daerah tangkapannya tak jauh karena mesin kapalnya tak mampu melewati gelombang besar hingga batas Laut Andaman.
Batas Wilayah
Pulau-pulau kecil terluar yang tidak berpenduduk itu dapat dikembangkan untuk konservasi, taman nasional laut, persinggahan/tempat kapal berlabuh, dan pariwisata serta laboratorium alam. Agar kapal-kapal dapat singgah di kawasan ini, perlu dibangun sarana/prasarana seperti dermaga tradisional, pelindung pantai dari abrasi dan tempat istirahat sejenis resort atau rumah dari bahan lokal yang ada di pulau tersebut, contohnya menggunakan batang kelapa sebagai bahan dasarnya.
Letaknya yang strategis, pada jalur pelayaran antara Asia dan Eropa, memberikan berbagai peluang maupun ancaman dari luar, misalnya illegal fishing oleh nelayan asing. Hal ini disebabkan masih tradisionalnya alat tangkap yang digunakan nelayan setempat. Keberadaannya memerlukan pengawasan intensif, agar tidak diklaim secara sepihak oleh negara lain.
Pengembangannya perlu diawali dengan rekonstruksi dan pemeliharaan TR serta TD di pulau tersebut. Perlu juga dibangun pos pengamat TNI AL untuk mengawasi pulau tersebut. Pemerintah daerah Sabang telah mendirikan mercu suar di daerah tersebut. Polisi dan Angkatan laut sudah membuat prasasti yang menandakan pulau tersebut wilayah Indonesia.
Perundingan RI-India mengenai Garis Batas Landas Kontinen yang dilakukan di New Delhi, India, pada 14 Januari 1977 (perpanjangan perjanjian tahun 1974), yang terdiri dari 9 titik koordinat, 4 titik koordinat terdapat di laut Andaman, dan 5 titik koordinat terdapat di Samudera Hindia.
Masih banyak pulau kecil terluar yang kalau tidak dijaga dan diawasi akan dikuasai negara lain. Selain pulau-pulau kecil terluar itu, Indonesia masih juga menghadapi masalah perbatasan laut, yaitu penetapan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan selatan Laut Andaman dengan Thailand.
Indonesia sampai saat ini belum memiliki undang-undang batas wilayah, baik darat, laut maupun udara. Akibatnya pengawasan dan pengamanan di wilayah perbatasan lemah. Sampai saat ini masih ada batas wilayah yang belum disepakati dengan negara tetangga.
Indonesia hanya mengacu pada UU No 24/1992 tentang Penataan Ruang dan UU No 6/1996 tentang Peta Wilayah Perairan Indonesia.
Pulau ini masuk Kelurahan Ujung Ba’u, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Provinsi NAD. Pulau ini tidak dihuni tetap, tetapi secara bergantian oleh petugas mercu suar. Jaraknya dengan kota Sabang 15,6 km, dengan kelurahan Iboih 9,3 km, dan dengan kelurahan Ujung Ba’u 4,8 km. Pulau seluas 3 km2 itu dapat dicapai dengan kapal motor dari Kelurahan Ujung Ba’u selama 40 menit, dari Kelurahan Iboih 1,5 jam dan dari Kota Sabang 1,75 jam. Mencapai pulau ini sangat mudah, menggunakan beberapa jalur dan sarana transportasi laut.
Di pulau ini terdapat titik dasar (TD) no 177 dan titik referensi (TR) no 177 dan sebuah mercusuar. Bentuknya perbukitan denudasional terkikis ringan dan terumbu paparan pelataran yang ada di perairan sekelilingnya. Kondisi pantai terjal sehingga sulit didarati dari laut. Pulau ini terbentuk dari hasil letusan gunung berapi yang terdiri dari tufa andesit dan batuan sedimen. Letaknya di laut lepas dengan gelombang yang relatif besar menyebabkan pulau ini rawan abrasi.
Perairan pulau ini memiliki kekayaan alam hayati yang melimpah, seperti terumbu karang dan berbagai jenis ikan, baik ikan hias maupun ikan ekonomis. Ini menjadikan Pulau Rondo menjadi daerah penangkapan ikan. Kegiatan masyarakat Kelurahan Ujung Ba’u dan daerah lain di sana mencari ikan. Daerah tangkapannya tak jauh karena mesin kapalnya tak mampu melewati gelombang besar hingga batas Laut Andaman.
Batas Wilayah
Pulau-pulau kecil terluar yang tidak berpenduduk itu dapat dikembangkan untuk konservasi, taman nasional laut, persinggahan/tempat kapal berlabuh, dan pariwisata serta laboratorium alam. Agar kapal-kapal dapat singgah di kawasan ini, perlu dibangun sarana/prasarana seperti dermaga tradisional, pelindung pantai dari abrasi dan tempat istirahat sejenis resort atau rumah dari bahan lokal yang ada di pulau tersebut, contohnya menggunakan batang kelapa sebagai bahan dasarnya.
Letaknya yang strategis, pada jalur pelayaran antara Asia dan Eropa, memberikan berbagai peluang maupun ancaman dari luar, misalnya illegal fishing oleh nelayan asing. Hal ini disebabkan masih tradisionalnya alat tangkap yang digunakan nelayan setempat. Keberadaannya memerlukan pengawasan intensif, agar tidak diklaim secara sepihak oleh negara lain.
Pengembangannya perlu diawali dengan rekonstruksi dan pemeliharaan TR serta TD di pulau tersebut. Perlu juga dibangun pos pengamat TNI AL untuk mengawasi pulau tersebut. Pemerintah daerah Sabang telah mendirikan mercu suar di daerah tersebut. Polisi dan Angkatan laut sudah membuat prasasti yang menandakan pulau tersebut wilayah Indonesia.
Perundingan RI-India mengenai Garis Batas Landas Kontinen yang dilakukan di New Delhi, India, pada 14 Januari 1977 (perpanjangan perjanjian tahun 1974), yang terdiri dari 9 titik koordinat, 4 titik koordinat terdapat di laut Andaman, dan 5 titik koordinat terdapat di Samudera Hindia.
Masih banyak pulau kecil terluar yang kalau tidak dijaga dan diawasi akan dikuasai negara lain. Selain pulau-pulau kecil terluar itu, Indonesia masih juga menghadapi masalah perbatasan laut, yaitu penetapan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan selatan Laut Andaman dengan Thailand.
Indonesia sampai saat ini belum memiliki undang-undang batas wilayah, baik darat, laut maupun udara. Akibatnya pengawasan dan pengamanan di wilayah perbatasan lemah. Sampai saat ini masih ada batas wilayah yang belum disepakati dengan negara tetangga.
Indonesia hanya mengacu pada UU No 24/1992 tentang Penataan Ruang dan UU No 6/1996 tentang Peta Wilayah Perairan Indonesia.
| Gubernur Aceh : Biar Kelihatan Nasionalismenya Kamis, 07 Juli 2005 | 14:19 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta:Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh, Azwar Abubakar, mengajak masyarakat Indonesia yang ingin memberikan bantuan untuk Aceh tetap memberikan bantuannya, walaupun BPK akan mengaudit laporan bantuan Aceh 18 Juli nanti. "Kami mengajak masyarakat untuk tetap memberikan bantuan untuk Aceh. Biar kelihatan nasionalismenya,"katanya saat rakor Satkorlak PBP dalam rangka penyusunan laporan pengelolaan bantuan korban bencana alam, gempa bumi, dan tsunami, Aceh dan Sumatera Utara, di Jakarta, Kamis (7/7). Selain memberikan bantuan Azwar juga meminta agar masyarakat juga bekerja sama membangun Aceh. "Jangan hanya LSM-LSM asing saja,"katanya. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Alwi Shihab melaporkan bantuan untuk Aceh mencapai Rp 1,2 triliun per 26 Januari lalu. Sebesar Rp 717 miliar berada di rekening pemerintah dan sisanya sekitar Rp 500 miliar berada di rekening non pemerintah. BPK akan mengaudit laporan dana bantuan yang ada di rekening pemerintah tanggal 18 Juli mendatang. Menurut Alwi, saldo yang tersisa dipemerintah per akhir Februari mencapai Rp 380 miliar. BPK, tentu saja tidak dapat melakukan apa-apa terhadap bantuan yang tersimpan di rekening non pemerintah. "Karena bukan tugas kami untuk melakukan verifikasi dan audit,"katanya. Dibentuk, Tim Polwan Untuk Anak Korban Tsunami Jum'at, 17 Juni 2005 | 11:51 WIB TEMPO Interaktif, Banda Aceh:Kepolisian Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) bekerja sama dengan Organisasi untuk Kesejahteraan Anak PBB (Unicef) membentuk satuan khusus polisi wanita (Polwan) untuk menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak di sana. Sebanyak 40 orang polwan telah menyelesaikan pelatihan mereka awal bulan ini. Sebanyak 50 orang tengah dipersiakan untuk melakukan kunjungan secara teratur ke pusat krisis Unicef. Tugas para polwan itu adalah mencari data kasus kekerasan pelecahan terhadap anak di tenda-tenda penampungan. Agar memberi rasa aman bagi anak-anak, setiap berkunjung tim yang terdiri dari empat polwan itu mengenakan seragam sederhana. "Sekecil apapun konflik yang terjadi di tempat pengungsian, akan menjadi besar karena sulitnya kehidupan di sana," kata Lely Djuhari, juru bicara Unicef kepada AFP. Dalam catatan Unicef, terdapat beberapa insiden termasuk kasus pedofili, perdagangan anak, pelecehan seksual dan kasus kekerasan terhadap anak. Meski banyak anak korban tsunami di Aceh tinggal dengan keluarga dan kerabat, kesulitan hidup di tenda meningkatkan kemungkinan kekerasan terhadap anak. Sementara itu, belum ada mekanisme preventive yang dapat dilakukan untuk mengurangi ancaman tersebut. Namun banyak pihak yang merasa khawatir tugas mulia ini akan terganjal, karena ada kemungkinan para polwan ini dianggap sebagai mata-mata aparat. Hal ini dapat mempersulit mereka untuk membantu anak-anak di daerah yang menjadi basis GAM. Meski banyaknya kekhawatiran yang timbul, satuan ini memberi harapan baru bagi para perempuan dan anak-anak yang membutuhkan pertolongan. "Kami ingin meminimalkan jumlah kasus kekerasan dan memberikan hak untuk anak dan perempuan sesuai hukum yang berlaku," ujar Letkol Nunung Priyatni. |
Farid Faqih Dituntut Tiga Tahun Penjara
Kamis, 16 Juni 2005 | 17:07 WIB
Kamis, 16 Juni 2005 | 17:07 WIB
TEMPO Interaktif, Aceh Besar:Farid Faqih, Koordinator GOWA yang menjadi terdakwa pencurian barang bantuan kemanusiaan di Aceh, dituntut tiga tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Kota Jantho, Aceh Besar (16/06).
Dalam pembacaan tuntutan oleh jaksa yang diketuai Sofyan SH, Farid didakwa melanggar pasal 363 ayat (1) dan pasal 362 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Akibatnya, jaksa menyebutkan, Farid dituntut dengan hukuman penjara selama tiga tahun potong masa tahanan dan membayar biaya persidangan sebesar Rp 1.000.
Farid mengatakan hukuman yang dituntut jaksa tidak layak. "Saya rasa tuntutan itu mengandung muatan politis," sebutnya singkat, tanpa menjelaskan muatan politis apa yang dimaksud.
Rufriadi, salah seorang pengacara Farid mengatakan, tuntutan jaksa selama tiga tahun itu sangat tidak fair karena tidak memperhatikan fakta yang terjadi di lapangan pada saat Farid menyelamatkan barang-barang bantuan kemanusiaan. "Juga tidak memperhatikan bagaimana koordinasi yang kacau tentang penyaluran bantuan pada saat itu," sebutnya.
Untuk itu, tim pengacara akan menyiapkan nota pembelaan untuk tuntutan tersebut. Sidang untuk pembelaan terhadap Farid Faqih akan digelar pada Selasa (21/6).
Dalam pembacaan tuntutan oleh jaksa yang diketuai Sofyan SH, Farid didakwa melanggar pasal 363 ayat (1) dan pasal 362 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Akibatnya, jaksa menyebutkan, Farid dituntut dengan hukuman penjara selama tiga tahun potong masa tahanan dan membayar biaya persidangan sebesar Rp 1.000.
Farid mengatakan hukuman yang dituntut jaksa tidak layak. "Saya rasa tuntutan itu mengandung muatan politis," sebutnya singkat, tanpa menjelaskan muatan politis apa yang dimaksud.
Rufriadi, salah seorang pengacara Farid mengatakan, tuntutan jaksa selama tiga tahun itu sangat tidak fair karena tidak memperhatikan fakta yang terjadi di lapangan pada saat Farid menyelamatkan barang-barang bantuan kemanusiaan. "Juga tidak memperhatikan bagaimana koordinasi yang kacau tentang penyaluran bantuan pada saat itu," sebutnya.
Untuk itu, tim pengacara akan menyiapkan nota pembelaan untuk tuntutan tersebut. Sidang untuk pembelaan terhadap Farid Faqih akan digelar pada Selasa (21/6).
Bill Clinton : Jangan Ada Korupsi dalam Rekonstruksi Aceh
Senin, 30 Mei 2005 | 21:31 WIB
Senin, 30 Mei 2005 | 21:31 WIB
TEMPO Interaktif, Aceh Besar:Mantan Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton yang menjadi utusan khusus United Nations (UN) dalam urusan bantuan tsunami Aceh. Dalam konferensi pers di ruang informasi Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar, pukul 18:30 malam (30/05), Clinton berjanji akan membantu merekonstruksi Aceh selama dua tahun ke depan.
Selain ikut bagian dalam rekonstruksi Aceh, Clinton juga
menyebutkan terus mencarikan dana bantuan untuk
pembangunan Aceh ke depan. Dia berharap selama dua
tahun ke depan, warga Aceh sudah bisa kembali ke
kehidupan yang normal, mempunyai rumah yang layak dan
anak-anak sudah bisa kembali ke sekolah.
Membangun akses ekonomi dan rekonstruksi yang baik
menjadi target PBB di Aceh pasca tsunami. Selain itu
Aceh juga bisa menjadi tempat parawisata yang bisa
menarik, karena kondisi alamnya sangat bagus. "Banyak
pribadi yang telah menyumbang ke Aceh, dan mereka
tentunya ingin melihat kondisi Aceh setelah normal
nanti,"katanya.
Dalam membangun Aceh, diperlukan keamanan yang baik.
Untuk itu Clinton mengajak semua pihak agar bisa ikut
menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung di Aceh.
Clinton mengaku terkesan dengan perundingan yang
dilakukan untuk menyelesaikan konflik di Aceh. "Kalau
konflik selesai, masalah lain juga selesai,"katanya.
Dalam kunjungannya ke Aceh, Clinton telah
bertemu dan berdiskusi dengan para tokoh masyarakat,
dan juga melihat kondisi pengungsi di beberapa tenda pengungsian di Aceh Besar. Menurutnya, yang telah dilakukan sekarang harus cepat lagi. "Telah banyak hal baik yang terjadi, sudah ada klinik, anak-anak juga tidak
kekurangan gizi,"ujar Clinton.
Clinton juga menilai banyak langkah positif
yang telah diambil untuk rekonstruksi Aceh, seperti
membantu ekonomi masyarakat dan usaha mendata tanah
yang didanai oleh Bank Dunia. "Saya telah membaca
dokumen rekonstuksi Aceh, bagus. BRR telah bekerja
bagus selama ini,"katanya.
Tentang korupsi, Clinton menilai UN telah bekerja sama
dengan pemerintah untuk sama-sama menjaga agar tidak
terjadi korupsi dana bantuan Aceh. Selain itu juga
bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang
terpercaya guna membangun Aceh. Clinton menyebutkan,
kalau dalam pertemuan bersama Ketua BRR, Kuntoro
Mangkusubroto, masalah korupsi juga disinggung, "Semua
lembaga yang membantu harus ikut UU anti korupsi,"
kata Clinton menirukan Kuntoro.
Selain ikut bagian dalam rekonstruksi Aceh, Clinton juga
menyebutkan terus mencarikan dana bantuan untuk
pembangunan Aceh ke depan. Dia berharap selama dua
tahun ke depan, warga Aceh sudah bisa kembali ke
kehidupan yang normal, mempunyai rumah yang layak dan
anak-anak sudah bisa kembali ke sekolah.
Membangun akses ekonomi dan rekonstruksi yang baik
menjadi target PBB di Aceh pasca tsunami. Selain itu
Aceh juga bisa menjadi tempat parawisata yang bisa
menarik, karena kondisi alamnya sangat bagus. "Banyak
pribadi yang telah menyumbang ke Aceh, dan mereka
tentunya ingin melihat kondisi Aceh setelah normal
nanti,"katanya.
Dalam membangun Aceh, diperlukan keamanan yang baik.
Untuk itu Clinton mengajak semua pihak agar bisa ikut
menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung di Aceh.
Clinton mengaku terkesan dengan perundingan yang
dilakukan untuk menyelesaikan konflik di Aceh. "Kalau
konflik selesai, masalah lain juga selesai,"katanya.
Dalam kunjungannya ke Aceh, Clinton telah
bertemu dan berdiskusi dengan para tokoh masyarakat,
dan juga melihat kondisi pengungsi di beberapa tenda pengungsian di Aceh Besar. Menurutnya, yang telah dilakukan sekarang harus cepat lagi. "Telah banyak hal baik yang terjadi, sudah ada klinik, anak-anak juga tidak
kekurangan gizi,"ujar Clinton.
Clinton juga menilai banyak langkah positif
yang telah diambil untuk rekonstruksi Aceh, seperti
membantu ekonomi masyarakat dan usaha mendata tanah
yang didanai oleh Bank Dunia. "Saya telah membaca
dokumen rekonstuksi Aceh, bagus. BRR telah bekerja
bagus selama ini,"katanya.
Tentang korupsi, Clinton menilai UN telah bekerja sama
dengan pemerintah untuk sama-sama menjaga agar tidak
terjadi korupsi dana bantuan Aceh. Selain itu juga
bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang
terpercaya guna membangun Aceh. Clinton menyebutkan,
kalau dalam pertemuan bersama Ketua BRR, Kuntoro
Mangkusubroto, masalah korupsi juga disinggung, "Semua
lembaga yang membantu harus ikut UU anti korupsi,"
kata Clinton menirukan Kuntoro.
Martunis Bertemu Ronaldo di Banda Aceh
Sabtu, 11 Juni 2005 | 12:36 WIB
Sabtu, 11 Juni 2005 | 12:36 WIB
TEMPO Interaktif,
Banda Aceh:Martunis, anak korban tsunami, akan bertemu kembali dengan pemain sepak bola idolanya, Christiano Ronaldo dari Portugal di lapangan Neusu, Banda Aceh, Sabtu (11/6) siang ini. Sekitar 200 murid SD Lamreng, tempat Martunis sekolah, akan turut mendampinginya.
Martunis, pelajar kelas tiga SD berusia tujuh tahun, mengaku amat senang akan bertemu kembali Ronaldo. Pada 2-4 Juni lalu, ia terbang ke Portugal untuk bertemu idolanya yang kini bermain untuk kesebelasan Manchester United. Selama di Portugal, Martunis sempat menjadi tamu kehormatan kesebelasan nasional Portugal.
Martunis menjadi pemberitaan halaman olah raga koran-koran dunia, karena ketika ditemukan saat tersangkut di atas pohon nangka, 21 hari pasca tsunami, ia berpakaian kaus tim nasional sepak bola Portugal. Yang menemukan adalah wartawan asing.
Selain Ronaldo, bintang sepak bola Portugal lainnya, Luis Figo termasuk yang menawari Martunis datang ke Eropa untuk menyaksikannya berlaga.
“Saya sudah bertemu dia (ROnaldo) di Portugal. Saya senang sekali akan bisa bertemu dia lagi,” ujarnya. Rencananya, Ronaldo akan tiba di Banda Aceh sekitar pukul 14.00 WIB. Dia antara lain akan mengunjungi pantai Ulee Lheu. Sejam kemudian, baru dia akan menemui Martinus dan kawan-kawannya di lapangan Neusu.
Kedatangan Ronaldo, selain untuk menghibur anak-anak, juga memberikan sejumlah bantuan untuk memperbaiki fasilitas warga korban tsunami melalui Badan rehabiliatasi dan Rekonstruksi Aceh.
Banda Aceh:Martunis, anak korban tsunami, akan bertemu kembali dengan pemain sepak bola idolanya, Christiano Ronaldo dari Portugal di lapangan Neusu, Banda Aceh, Sabtu (11/6) siang ini. Sekitar 200 murid SD Lamreng, tempat Martunis sekolah, akan turut mendampinginya.
Martunis, pelajar kelas tiga SD berusia tujuh tahun, mengaku amat senang akan bertemu kembali Ronaldo. Pada 2-4 Juni lalu, ia terbang ke Portugal untuk bertemu idolanya yang kini bermain untuk kesebelasan Manchester United. Selama di Portugal, Martunis sempat menjadi tamu kehormatan kesebelasan nasional Portugal.
Martunis menjadi pemberitaan halaman olah raga koran-koran dunia, karena ketika ditemukan saat tersangkut di atas pohon nangka, 21 hari pasca tsunami, ia berpakaian kaus tim nasional sepak bola Portugal. Yang menemukan adalah wartawan asing.
Selain Ronaldo, bintang sepak bola Portugal lainnya, Luis Figo termasuk yang menawari Martunis datang ke Eropa untuk menyaksikannya berlaga.
“Saya sudah bertemu dia (ROnaldo) di Portugal. Saya senang sekali akan bisa bertemu dia lagi,” ujarnya. Rencananya, Ronaldo akan tiba di Banda Aceh sekitar pukul 14.00 WIB. Dia antara lain akan mengunjungi pantai Ulee Lheu. Sejam kemudian, baru dia akan menemui Martinus dan kawan-kawannya di lapangan Neusu.
Kedatangan Ronaldo, selain untuk menghibur anak-anak, juga memberikan sejumlah bantuan untuk memperbaiki fasilitas warga korban tsunami melalui Badan rehabiliatasi dan Rekonstruksi Aceh.
Berita terkait selengkapnya
•Jerman dan Australia Rehabilitasi RSU Zainoel Abidin >
•Lima Perusahaan Amerika Segera Pasok Kayu ke Aceh >
•Dana Untuk Badan Rekonstruksi Cair Rp 30 Miliar >
•Tak Ada Pengurangan Pasukan di Aceh >
•Tertib Sipil, Tapi Tentara Ditambah >
•Tertib Sipil Aceh Mulai Besok >
•Bantuan Aceh Bertumpuk di Belawan >
•Darurat Sipil Aceh Akan Dicabut >
•Menhut Tolak Impor Kayu Untuk Aceh >
•Aceh Punya Pelayanan Kesehatan Mental >
•Tim Evaluasi Darurat Sipil Aceh Dibentuk >
•Belgia dan Jepang Bantu Petani Aceh >
•Anggaran Rekonstruksi Aceh Belum Turun >
•Deputi Menlu AS Kunjungi Aceh >
•Menteri Pertanian Menjenguk Farid Faqih >
•Sebagian Bantuan Masih Tertahan di Pelabuhan >
•Sebagian Pengungsi Belum Terima Jaminan Hidup >
•Kontak Tembak di Aceh Utara >
•Parlemen Jepang Puas atas Transparansi Bantuan Bencana >
•ADB Buka Kantor di Medan >
•Kuntoro: Dikorupsi, Bantuan Asing Akan Dihentikan >
•Tim Penyeleksi LSM untuk Rekonstruksi Aceh Akan Dibentuk >
•Uni Emirat Arab Berencana Bangun Kota Terpadu di NAD >
•MoU LSM Asing Ditandatangani Besok >
•Farid Gaban : Heran Sikap Polisi Bubarkan Paksa Aksi damai >
•Presiden Lantik Badan Rekonstruksi Aceh >
•Lima Penjual Miras Ditangkap di Aceh >
•UNDP Libatkan Korban Tsunami Dalam Rekontruksi Aceh >
•Rekonstruksi Aceh Diharapkan Sudah Dimulai Juli >
•ICW : Ada Selisih Rp 10 Triliun >
•Banjir di Aceh Tenggara, 16 Tewas >
•Dana Bantuan Aceh Diatur Badan Pelaksana >
•Pemerintah Larang LSM Asing di Aceh Bekerja untuk Separatis >
•137 LSM Asing Terlibat Rekonstruksi Aceh >
•Korban Tsunami dapat Kaki Palsu >
•BPK Belum Audit Dana Bantuan Tanggap Darurat >
•Delegasi BPK se-Dunia Kunjungi Aceh >
•150 LSM Asing Ikut Rekonstruksi Aceh >
•Indonesia Menerima Hibah US$ 500 Juta >
•RRC Bantuan Lagi Indonesia US$ 300 juta >
•Audit Bantuan Kemanusian Aceh Akan Gunakan Sistem Terbaik >
•Depdiknas Siapkan Alternatif UN di Daerah Pascabencana >
•Laporan Pemerintah Tentang Tsunami Belum Selesai >
•Malnutrisi Balita Pengungsi Aceh Sama Dengan Non Pengungsi >
•Kayu Impor Untuk Aceh Harus Dikoordinasikan Dengan Menhut >
•Jackie Chen dkk Gelar Malam Dana Untuk Aceh >
•Jackie Chan "Beraksi" di Kantor Presiden >
•Presiden Bentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias >
•Fase Rekonstruksi Aceh Dan Nias Akan Bersamaan >
•Pemerintah Memperpanjang Pelayanan Children Center di Aceh >
•Peraturan Tentang Rehabilitasi Aceh Disahkan Hari Ini >
•Pemerintah Akan Tender 21 Proyek Infrastruktur >
•Clinton Utusan Khusus PBB untuk Tsunami >
•Pasar Permanen Segera Dibangun di Nias dan Aceh >
•Pembangunan Rumah di Aceh Diserahkan Kepada Masyarakat >
•Menteri PU: Fase Rekonstruksi Aceh Melalui Lelang >
•Utang Pengusaha di Aceh Bakal Dihapuskan >
•Tiga Batalion Jaga Jalan Banda Aceh-Meulaboh >
•PKS: Pemerintah Belum Maksimal Tangani Bencana Nias >
•Rp 4 Triliun Dana Moratorium untuk Aceh >
•Tak Dapat Bantuan Warga Aceh Demo >
•Dua Juta Orang Miskin Baru Akibat Tsunami di Asia >
•Kalla: Evakuasi di Nias Selesai Dalam 1-2 Hari >
•Nias Selatan Masih Minim Bantuan >
•1.387 Kontainer Bantuan Aceh Tertahan di Belawan >
•Queensland Sumbang AUST $ 4 juta >
•100 Hari Tsunami Diperingati di Ulee Lhue >
•Arbain Imam Hussein Diperingati >
•Warga Persiapkan Tahlilan 100 Hari Tsunami >
•Rumah Asuh The Habibie Center Diresmikan >
• LSM Aceh Tuduh Ada Penyalahgunaan Pembangunan Barak >
• Cetak Biru Aceh Tak Fokuskan Lokomotif Perekonomian >
•BPK Kritik Laporan Dana Kemanusiaan Aceh >
• Pegawai Negeri Korban Tsunami Dapat Santunan >
• Unicef Sulit Memindahkan Anak-Anak ke Barak Pengungsi >
•Alat Deteksi Gempa dan Tsunami Dipasang Sepanjang Sumatera >
• Gujarat Bisa Jadi Contoh Pembangunan Rumah di Aceh >
• Desa di Nagan Raya Aceh Mulai Buat Peta Pemukiman >
•Pemerintah Berdayakan Masyarakat Dalam Rekonstruksi Aceh >
•Wapres Serahkan Rancangan Master Plan Rekonstruksi Aceh >
•Wapres Jusuf Kalla Gelar Rapat Tiga Bulan Pascatsunami >
•Panglima TNI Tutup Program Bakti Masyarakat >
•PBB: Kami di Aceh Sampai Pekerjaan Selesai >
•Peraturan Presiden Buat Rehabilitasi Aceh >
•Calon Kepala Badan Pelaksana Rekonstruksi Aceh Harus PNS >
•BPKP Serahkan Data Bantuan Tsunami Ke Alwi Shihab >
• KPK Minta Rekonstruksi Aceh Ditenderkan >
•Mendagri Diminta Berperan dalam Rekonstruksi Aceh >
• Pemerintah Akan Keluarkan Perpu Soal Tanah di Aceh >
•Pemerintah Sediakan Rumah Rp 28 Juta untuk Keluarga Korban Tsunami >
• Perpres Badan Pelaksana Aceh Segera Diteken Presiden >
•Australia Bantu Rp 7,4 Triliun untuk Aceh >
•RS Kesdam Iskandar Muda Kekurangan Dana >
•Anggota Pramuka Dunia Sumbang US$ 350 Ribu ke Aceh >
•Tenggat Waktu Relawan Asing Diperpanjang >
•Pelanggan PLN Keluhkan Besarnya Tagihan Listrik >
•Pemekaran Wilayah Tangerang Akan Dilaksanakan 2010 >
•Sekolah Dasar Jadi Sasaran Penipuan Melalui Telepon >
•Limbah B3 Akan Direekspor ke Eropa >
•Gerakan Pramuka Dunia Salurkan Bantuan Untuk Aceh >
•Jerman dan Australia Rehabilitasi RSU Zainoel Abidin >
•Lima Perusahaan Amerika Segera Pasok Kayu ke Aceh >
•Dana Untuk Badan Rekonstruksi Cair Rp 30 Miliar >
•Tak Ada Pengurangan Pasukan di Aceh >
•Tertib Sipil, Tapi Tentara Ditambah >
•Tertib Sipil Aceh Mulai Besok >
•Bantuan Aceh Bertumpuk di Belawan >
•Darurat Sipil Aceh Akan Dicabut >
•Menhut Tolak Impor Kayu Untuk Aceh >
•Aceh Punya Pelayanan Kesehatan Mental >
•Tim Evaluasi Darurat Sipil Aceh Dibentuk >
•Belgia dan Jepang Bantu Petani Aceh >
•Anggaran Rekonstruksi Aceh Belum Turun >
•Deputi Menlu AS Kunjungi Aceh >
•Menteri Pertanian Menjenguk Farid Faqih >
•Sebagian Bantuan Masih Tertahan di Pelabuhan >
•Sebagian Pengungsi Belum Terima Jaminan Hidup >
•Kontak Tembak di Aceh Utara >
•Parlemen Jepang Puas atas Transparansi Bantuan Bencana >
•ADB Buka Kantor di Medan >
•Kuntoro: Dikorupsi, Bantuan Asing Akan Dihentikan >
•Tim Penyeleksi LSM untuk Rekonstruksi Aceh Akan Dibentuk >
•Uni Emirat Arab Berencana Bangun Kota Terpadu di NAD >
•MoU LSM Asing Ditandatangani Besok >
•Farid Gaban : Heran Sikap Polisi Bubarkan Paksa Aksi damai >
•Presiden Lantik Badan Rekonstruksi Aceh >
•Lima Penjual Miras Ditangkap di Aceh >
•UNDP Libatkan Korban Tsunami Dalam Rekontruksi Aceh >
•Rekonstruksi Aceh Diharapkan Sudah Dimulai Juli >
•ICW : Ada Selisih Rp 10 Triliun >
•Banjir di Aceh Tenggara, 16 Tewas >
•Dana Bantuan Aceh Diatur Badan Pelaksana >
•Pemerintah Larang LSM Asing di Aceh Bekerja untuk Separatis >
•137 LSM Asing Terlibat Rekonstruksi Aceh >
•Korban Tsunami dapat Kaki Palsu >
•BPK Belum Audit Dana Bantuan Tanggap Darurat >
•Delegasi BPK se-Dunia Kunjungi Aceh >
•150 LSM Asing Ikut Rekonstruksi Aceh >
•Indonesia Menerima Hibah US$ 500 Juta >
•RRC Bantuan Lagi Indonesia US$ 300 juta >
•Audit Bantuan Kemanusian Aceh Akan Gunakan Sistem Terbaik >
•Depdiknas Siapkan Alternatif UN di Daerah Pascabencana >
•Laporan Pemerintah Tentang Tsunami Belum Selesai >
•Malnutrisi Balita Pengungsi Aceh Sama Dengan Non Pengungsi >
•Kayu Impor Untuk Aceh Harus Dikoordinasikan Dengan Menhut >
•Jackie Chen dkk Gelar Malam Dana Untuk Aceh >
•Jackie Chan "Beraksi" di Kantor Presiden >
•Presiden Bentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias >
•Fase Rekonstruksi Aceh Dan Nias Akan Bersamaan >
•Pemerintah Memperpanjang Pelayanan Children Center di Aceh >
•Peraturan Tentang Rehabilitasi Aceh Disahkan Hari Ini >
•Pemerintah Akan Tender 21 Proyek Infrastruktur >
•Clinton Utusan Khusus PBB untuk Tsunami >
•Pasar Permanen Segera Dibangun di Nias dan Aceh >
•Pembangunan Rumah di Aceh Diserahkan Kepada Masyarakat >
•Menteri PU: Fase Rekonstruksi Aceh Melalui Lelang >
•Utang Pengusaha di Aceh Bakal Dihapuskan >
•Tiga Batalion Jaga Jalan Banda Aceh-Meulaboh >
•PKS: Pemerintah Belum Maksimal Tangani Bencana Nias >
•Rp 4 Triliun Dana Moratorium untuk Aceh >
•Tak Dapat Bantuan Warga Aceh Demo >
•Dua Juta Orang Miskin Baru Akibat Tsunami di Asia >
•Kalla: Evakuasi di Nias Selesai Dalam 1-2 Hari >
•Nias Selatan Masih Minim Bantuan >
•1.387 Kontainer Bantuan Aceh Tertahan di Belawan >
•Queensland Sumbang AUST $ 4 juta >
•100 Hari Tsunami Diperingati di Ulee Lhue >
•Arbain Imam Hussein Diperingati >
•Warga Persiapkan Tahlilan 100 Hari Tsunami >
•Rumah Asuh The Habibie Center Diresmikan >
• LSM Aceh Tuduh Ada Penyalahgunaan Pembangunan Barak >
• Cetak Biru Aceh Tak Fokuskan Lokomotif Perekonomian >
•BPK Kritik Laporan Dana Kemanusiaan Aceh >
• Pegawai Negeri Korban Tsunami Dapat Santunan >
• Unicef Sulit Memindahkan Anak-Anak ke Barak Pengungsi >
•Alat Deteksi Gempa dan Tsunami Dipasang Sepanjang Sumatera >
• Gujarat Bisa Jadi Contoh Pembangunan Rumah di Aceh >
• Desa di Nagan Raya Aceh Mulai Buat Peta Pemukiman >
•Pemerintah Berdayakan Masyarakat Dalam Rekonstruksi Aceh >
•Wapres Serahkan Rancangan Master Plan Rekonstruksi Aceh >
•Wapres Jusuf Kalla Gelar Rapat Tiga Bulan Pascatsunami >
•Panglima TNI Tutup Program Bakti Masyarakat >
•PBB: Kami di Aceh Sampai Pekerjaan Selesai >
•Peraturan Presiden Buat Rehabilitasi Aceh >
•Calon Kepala Badan Pelaksana Rekonstruksi Aceh Harus PNS >
•BPKP Serahkan Data Bantuan Tsunami Ke Alwi Shihab >
• KPK Minta Rekonstruksi Aceh Ditenderkan >
•Mendagri Diminta Berperan dalam Rekonstruksi Aceh >
• Pemerintah Akan Keluarkan Perpu Soal Tanah di Aceh >
•Pemerintah Sediakan Rumah Rp 28 Juta untuk Keluarga Korban Tsunami >
• Perpres Badan Pelaksana Aceh Segera Diteken Presiden >
•Australia Bantu Rp 7,4 Triliun untuk Aceh >
•RS Kesdam Iskandar Muda Kekurangan Dana >
•Anggota Pramuka Dunia Sumbang US$ 350 Ribu ke Aceh >
•Tenggat Waktu Relawan Asing Diperpanjang >
•Pelanggan PLN Keluhkan Besarnya Tagihan Listrik >
•Pemekaran Wilayah Tangerang Akan Dilaksanakan 2010 >
•Sekolah Dasar Jadi Sasaran Penipuan Melalui Telepon >
•Limbah B3 Akan Direekspor ke Eropa >
•Gerakan Pramuka Dunia Salurkan Bantuan Untuk Aceh >
Barak dan Rumah di Banda Aceh Tergenang Air Pasang
Selasa, 24 Mei 2005 | 14:34 WIB
Selasa, 24 Mei 2005 | 14:34 WIB
TEMPO Interaktif,
Banda Aceh:Sejumlah rumah dan barak milik warga di daerah pesisir laut Banda Aceh dan Aceh Besar tergenang air laut yang sedang pasang sejak tiga hari lalu. Air pasang yang naik malah bisa mencapai 50 centimeter di pinggir pantai.
"Air hampir mencapai lantai barak," kata Syamsidar, salah seorang warga yang tinggal di barak Lambaro Skep, Banda Aceh, Selasa (24/05).
Menurut dia, kondisi itu sangat mengganggu, karena fasilitas MCK mereka juga tergenang air. Padahal sebelum tsunami, air pasang tidak pernah mencapai daerah itu.
Syamsidar beharap pemerintah cepat mengantisipasi pembuatan tanggul-tanggul yang rusak dihantam tsunami dulunya. "Agar warga merasa aman."
Warga liannya, Mutia, menyebutkan pada hari pertama air pasang naik, warga yang tinggal di desa Lambaro Skep, malah sempat meninggalkan barak karena mengira tsunami datang lagi.
Sementara itu, di Desa Tibang, Syiah Kuala, Banda Aceh, air juga naik sampai ke pemukiman warga yang sudah ditempati kembali. Nasir (33), warga setempat, menyebutkan air pasang itu akibat angin barat dan pecahnya tanggul laut pasca tsunami.
Sejumlah warga yang tinggal di tenda pergi mencari daerah yang tidak tergenang air pasang. "Pemerintah harus cepat memikirkan tanggul," sebutnya.
Dari amatan Tempo, sejumlah daerah pemukiman di pesisir pantai terkena air pasang hingga radius 2,5 kilometer dari pinggir laut. Umumnya daerah-daerah
itu sebelum tsunami 26 Desember 2005 lalu, tidak pernah tersentuh air pasang.
Print Send Link to this page
Banda Aceh:Sejumlah rumah dan barak milik warga di daerah pesisir laut Banda Aceh dan Aceh Besar tergenang air laut yang sedang pasang sejak tiga hari lalu. Air pasang yang naik malah bisa mencapai 50 centimeter di pinggir pantai.
"Air hampir mencapai lantai barak," kata Syamsidar, salah seorang warga yang tinggal di barak Lambaro Skep, Banda Aceh, Selasa (24/05).
Menurut dia, kondisi itu sangat mengganggu, karena fasilitas MCK mereka juga tergenang air. Padahal sebelum tsunami, air pasang tidak pernah mencapai daerah itu.
Syamsidar beharap pemerintah cepat mengantisipasi pembuatan tanggul-tanggul yang rusak dihantam tsunami dulunya. "Agar warga merasa aman."
Warga liannya, Mutia, menyebutkan pada hari pertama air pasang naik, warga yang tinggal di desa Lambaro Skep, malah sempat meninggalkan barak karena mengira tsunami datang lagi.
Sementara itu, di Desa Tibang, Syiah Kuala, Banda Aceh, air juga naik sampai ke pemukiman warga yang sudah ditempati kembali. Nasir (33), warga setempat, menyebutkan air pasang itu akibat angin barat dan pecahnya tanggul laut pasca tsunami.
Sejumlah warga yang tinggal di tenda pergi mencari daerah yang tidak tergenang air pasang. "Pemerintah harus cepat memikirkan tanggul," sebutnya.
Dari amatan Tempo, sejumlah daerah pemukiman di pesisir pantai terkena air pasang hingga radius 2,5 kilometer dari pinggir laut. Umumnya daerah-daerah
itu sebelum tsunami 26 Desember 2005 lalu, tidak pernah tersentuh air pasang.
| Search result from word "pulau rondo" from total 99 items |
| Belasan Pulau Terancam Hilang |
| 12 pulau terluar terancam hilang dari wilayah Indonesia secara yuridis, secara fisik, atau karena tidak terawasi....(12/11/2004) |
| Menteri Luar Negeri: Tak Ada Pulau Lain yang Berstatus Sengketa |
| TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Luar Negeri Hasan Wirajudha menyatakan, tidak ada lagi pulau-pulau lain di nusantara yang berstatus sengketa dengan negara lain. Pernyataan ini dike...(15/01/2003) |
| KSAL: Ada Sejumlah Pulau Kecil Indonesia yang Berpotensi Diklaim Negara Lain |
| TEMPO Interaktif, Jakarta:Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Bernard Kent Sondakh mengungkapkan ada beberapa pulau kecil di Indonesia yang perlu diwaspadai dan berpotensi un...(19/12/2002) |
| UU RI No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Propinsi NAD |
| UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH SEBAGAI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM...(07/04/2004) |
| UU RI No.23 Thn.1992 Tentang Kesehatan |
| UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 23 TAHUN 1992 T E N T A N G K E S E H A T A N ...(06/04/2004) |
| PP RI No. 82 Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan |
| PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2000 TENTANG KARANTINA HEWAN ...(06/04/2004) |
| Kepres RI No. 79 Thn.2003 Tentang Pembangunan Jembatan Surabaya - Madura |
| KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2003 TENTANG PEMBANGUNAN JEMBATAN SURABAYA-MADURA ...(02/04/2004) |
| PP RI No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup |
| PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1999 TENTANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP...(30/03/2004) |
| PP RI No. 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi |
| PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI...(29/03/2004) |
| UU RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan |
| UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN...(29/03/2004) |
| UU RI No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Propinsi NAD |
| UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH SEBAGAI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM...(07/04/2004) |
| UU RI No.23 Thn.1992 Tentang Kesehatan |
| UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 23 TAHUN 1992 T E N T A N G K E S E H A T A N ...(06/04/2004) |
| PP RI No. 82 Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan |
| PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2000 TENTANG KARANTINA HEWAN ...(06/04/2004) |
| Kepres RI No. 79 Thn.2003 Tentang Pembangunan Jembatan Surabaya - Madura |
| KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2003 TENTANG PEMBANGUNAN JEMBATAN SURABAYA-MADURA ...(02/04/2004) |
| PP RI No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup |
| PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1999 TENTANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP...(30/03/2004) |
| PP RI No. 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi |
| PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI...(29/03/2004) |
| UU RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan |
| UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN...(29/03/2004) |
| Babak Baru Sengketa Negeri Serumpun |
| Indonesia punya garis landas kontinen yang diakui dunia berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 1960. Malaysia tak pernah memprotes....(08/03/2005) |
| Negara Berpagar Belasan Ribu Pulau |
| Pulau Sipadan dan Ligitan sebenarnya tak lebih dari pulau kecil yang luasnya cuma 23 hektare. Namun, keberadaannya telah menyita energi Indonesia dan Malaysia untuk mendapatkannya. ...(08/03/2005) |
| Ladang Minyak yang Diperebutkan Dua Negara |
| Ladang minyak yang diperebutkan itu sendiri berlokasi di Laut Sulawesi, tepatnya di perairan sebelah timur Pulau Kalimantan. Namun, blok itu berada di wilayah perbatasan dengan Malaysia. Lokasi migas itu terbagi dalam dua blok, yakni Blok Ambalat dan Blok East Ambalat. Namun, yang diperebutkan adalah Blok East Ambalat. ...(08/03/2005) |
| Belasan Pulau Terancam Hilang |
| 12 pulau terluar terancam hilang dari wilayah Indonesia secara yuridis, secara fisik, atau karena tidak terawasi....(12/11/2004) |
| Menteri Luar Negeri: Tak Ada Pulau Lain yang Berstatus Sengketa |
| TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Luar Negeri Hasan Wirajudha menyatakan, tidak ada lagi pulau-pulau lain di nusantara yang berstatus sengketa dengan negara lain. Pernyataan ini dike...(15/01/2003) |
| KSAL: Ada Sejumlah Pulau Kecil Indonesia yang Berpotensi Diklaim Negara Lain |
| TEMPO Interaktif, Jakarta:Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Bernard Kent Sondakh mengungkapkan ada beberapa pulau kecil di Indonesia yang perlu diwaspadai dan berpotensi un...(19/12/2002) |
| UU RI No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Propinsi NAD |
| UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH SEBAGAI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM...(07/04/2004) |
| UU RI No.23 Thn.1992 Tentang Kesehatan |
| UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 23 TAHUN 1992 T E N T A N G K E S E H A T A N ...(06/04/2004) |
| PP RI No. 82 Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan |
| PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2000 TENTANG KARANTINA HEWAN ...(06/04/2004) |
| Kepres RI No. 79 Thn.2003 Tentang Pembangunan Jembatan Surabaya - Madura |
| KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2003 TENTANG PEMBANGUNAN JEMBATAN SURABAYA-MADURA ...(02/04/2004) |
| PP RI No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup |
| PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1999 TENTANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP...(30/03/2004) |
| PP RI No. 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi |
| PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI...(29/03/2004) |
| UU RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan |
| UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN...(29/03/2004) |
Print Send Link to this page  |
| |||
| |
